Dalam rangka mereviu hasil dari Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) dan pembahasan proyek restrukturisasi, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) menggelar rangkaian kegiatan Implementation Support Mission (ISM) Senin, 25 November 2024, di Ruang Rapat Paramananda Gedung C lantai 4, kantor Ditjen Bina Pemdes di Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Pemdes, Paudah, memberikan arahan langsung tentang gambaran umum pelaksanaan P3PD tahun 2024 serta rencana perpanjangan program 2025. Paudah mengatakan hingga saat ini, kegiatan pelatihan tatap muka telah berhasil mencakup 29 provinsi dengan tingkat partisipasi mencapai 94,66% dari total target 31.872 desa.
“P3PD Komponen 1 tahun 2024 berfokus pada pelatihan berbasis tatap muka maupun digital melalui platform Learning Management System (LMS). Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan.”
Paudah menambahkan, Capaian Utama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
- Pelatihan Aparatur Desa: Telah menjangkau 30.165 desa dengan partisipasi 117.658 peserta.
- Digitalisasi Tata Kelola Desa: Pemanfaatan LMS Pamong Desa untuk efisiensi pelatihan dengan fitur e-gov yang mendukung pemerintahan desa berbasis teknologi.
- Evaluasi Prestasi Desa: Program untuk mendukung desa-desa berprestasi dengan panduan khusus dan aplikasi berbasis web.
Paudah juga mengatakan masih terdapat beberapa tantangan, seperti pelatihan yang belum terlaksana di Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan, serta perlunya peningkatan kapasitas infrastruktur dan SDM pelatih di beberapa daerah.
“Ke depannya, Kemendagri terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program. Strategi exit tahun 2025 akan mencakup publikasi keberhasilan, advokasi anggaran, dan pengelolaan pengetahuan berbasis digital.” Pungkas Paudah.
Program P3PD adalah inisiatif untuk mendorong pengelolaan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan dukungan dari Bank Dunia, program ini menjadi langkah penting dalam memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
