Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa - P3PD | |

KMS : Regulasi

Undang-Undang

No Tanggal Nomor Nama
1 2004-10-05 25 TAHUN 2004 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2 2003-07-08 20 TAHUN 2003 SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
3 2002-01-08 3 TAHUN 2002 PERTAHANAN NEGARA
4 2007-02-05 17 TAHUN 2007 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJP NASIONAL)
5 2008-09-23 14 TAHUN 2008 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
6 2008-11-06 39 TAHUN 2008 KEMENTERIAN NEGARA
7 2009-07-18 25 TAHUN 2009 PELAYANAN PUBLIK
8 2013-12-24 24 TAHUN 2013 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
9 2014-01-15 6 TAHUN 2014 DESA
10 2014-01-15 5 TAHUN 2014 APARATUR SIPIL NEGARA
11 2014-09-30 23 TAHUN 2014 PEMERINTAHAN DAERAH
12 2014-10-17 30 TAHUN 2014 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
13 2016-07-01 10 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-
14 2022-10-27 28 TAHUN 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
15 2022-06-16 13 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
16 2021-11-26 17 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PE
17 2024-01-05 Jenis Regulasi yang berhubungan dengan Desa 00
18 2022-10-17 27 TAHUN 2022 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI
19 2023-01-02 1 TAHUN 2023 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
20 2016-11-25 19 TAHUN 2016 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
21 2024-01-02 1 TAHUN 2024 UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR I1 TAHUN 2OO8 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
22 2014-01-15 6 TAHUN 2014 DESA
23 2022-06-16 13 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
24 2022-01-05 1 TAHUN 2022 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH
25 2017-08-15 7 TAHUN 2017 PEMILIHAN UMUM
26 2009-07-09 24 TAHUN 2009 BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
27 2022-12-30 6 TAHUN 2023 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
28 2019-10-17 19 TAHUN 2019 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
29 2023-08-08 17 TAHUN 2023 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
30 1945-08-18 1945 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
31 2014-08-05 17 TAHUN 2014 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
32 2014-03-18 9 TAHUN 2015 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
33 2019-10-02 15 TAHUN 2019 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
34 2019-10-24 23 TAHUN 2019 UNDANG.UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA

Peraturan Pemerintah

No Tanggal Nomor Nama
1 2023-08-11 Jenis Regulasi yang berhubungan dengan Desa Jenis Regulasi yang berhubungan dengan Desa
2 2006-11-29 39 TAHUN 2006 TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
3 2007-07-09 38 TAHUN 2007 PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4 2010-08-20 61 TAHUN 2010 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
5 2012-03-05 39 TAHUN 2012 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
6 2013-10-29 96 TAHUN 2012 PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
7 2014-10-14 78 TAHUN 2014 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
8 2014-10-17 87 TAHUN 2014 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA, DAN SISTEM INFORMASI KELUARGA
9 2014-05-30 43 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
10 2015-06-30 47 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
11 2016-06-15 18 TAHUN 2016 PERANGKAT DAERAH
12 2016-12-02 58 TAHUN 2016 PELAKSANAAN UU NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
13 2017-04-05 12 TAHUN 2017 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
14 2017-05-24 17 TAHUN 2017 SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
15 2017-09-14 38 TAHUN 2017 INOVASI DAERAH
16 2017-12-27 54 TAHUN 2017 BADAN USAHA MILIK DAERAH
17 2018-01-05 2 TAHUN 2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
18 2018-07-12 28 TAHUN 2018 KERJA SAMA DAERAH
19 2019-02-28 11 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
20 2019-03-06 12 TAHUN 2019 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
21 2019-10-04 71 TAHUN 2019 PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
22 2019-02-28 11 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG DESA
23 2021-02-02 11 TAHUN 2O2I BADAN USAHA MILIK DESA
24 2023-02-16 6 TAHUN 2023 PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
25 2023-07-24 37 TAHUN 2023 PENGELOI,AAN TRANSFER KE DAERAH
26 2023-07-25 39 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
27 2023-03-29 15 TAHUN 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023
28 2024-01-02 1 TAHUN 2024 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
29 2016-06-15 18 TAHUN 2016 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
30 2021-02-02 21 TAHUN 2021 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
31 2019-10-14 72 TAHUN 2019 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Peraturan Presiden

No Tanggal Nomor Nama
1 2010-02-25 15 TAHUN 2010 PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2 2011-05-20 32 TAHUN 2011 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
3 2012-03-20 33 TAHUN 2012 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
4 2012-05-30 59 TAHUN 2012 KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH
5 2013-12-06 76 TAHUN 2013 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
6 2014-04-21 29 TAHUN 2014 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
7 2014-05-30 48 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
8 2014-09-03 87 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
9 2010-02-25 15 TAHUN 2010 PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
10 2011-05-20 32 TAHUN 2011 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
11 2012-03-20 33 TAHUN 2012 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
12 2012-05-30 59 TAHUN 2012 KERANGKA NASIONAL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH
13 2013-12-06 76 TAHUN 2013 PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
14 2014-04-21 29 TAHUN 2014 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
15 2014-05-30 48 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
16 2023-11-03 87 TAHUN 2014 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
17 2014-10-17 153 TAHUN 2014 GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
18 2015-08-25 96 TAHUN 2015 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
19 2017-07-10 59 TAHUN 2017 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
20 2017-11-02 99 TAHUN 2017 GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
21 2018-03-19 17 TAHUN 2018 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM KEADAAN TERTENTU
22 2019-06-12 39 TAHUN 2019 SATU DATA INDONESIA
23 2018-10-05 95 TAHUN 2018 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
24 2020-04-29 63 TAHUN 2020 PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2020-2024
25 2020-07-20 82 TAHUN 2020 KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
26 2020-08-10 85 TAHUN 2020 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
27 2020-09-10 87 TAHUN 2020 RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2020-2044
28 2020-09-10 108 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
29 2020-10-26 103 TAHUN 2020 JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
30 2021-02-02 12 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
31 2021-05-31 52 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG SURAT KUASA KHUSUS DALAM PENANGANAN GUGATAN PERDATA DAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PRESIDEN
32 2021-08-05 72 TAHUN 2021 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
33 2021-08-13 75 TAHUN 2021 DANA BERSAMA PENANGGULANGAN BENCANA
34 2021-08-19 76 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
35 2021-12-30 114 TAHUN 2021 KEMENTERIAN DALAM NEGERI
36 2022-09-13 1 TAHUN 2022 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
37 2022-01-03 2 TAHUN 2022 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL TAHUN 2021-2024
38 2022-06-01 4 TAHUN 2022 PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
39 2022-01-20 10 TAHUN 2022 ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
40 2022-04-06 52 TAHUN 2022 PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
41 2022-04-27 68 TAHUN 2022 REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
42 2022-06-17 93 TAHUN 2022 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 106 TAHUN 2OO7 TENTANG LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
43 2022-07-15 101 TAHUN 2022 STRATEGI NASIONAL PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
44 2022-08-31 108 TAHUN 2022 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023
45 2022-10-24 125 TAHUN 2022 PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
46 2022-11-01 128 TAHUN 2022 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
47 2022-11-30 130 TAHUN 2022 RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
48 2023-01-19 6 TAHUN 2023 SERTIFIKASI HALAL OBAT, PRODUK BIOLOGI, DAN ALAT KESEHATAN
49 2023-02-20 16 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2O2O TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAIKYAT REPUBLIK INDONESIA
50 2023-02-20 17 TAHUN 2023 PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
51 2023-02-22 19 TAHUN 2023 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2O2O - 2024
52 2023-02-27 20 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2OI4 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
53 2023-04-12 21 TAHUN 2023 HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
54 2023-04-17 24 TAHUN 2023 RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2022-2041
55 2023-05-30 27 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR S2TAHVN 2022 TENTANG PENANGANAN DAMPAK SOSI.AL KEMASYARAKATAN ATAS TANAH YANG DIIDENTIFIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DALAM RANGKA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMU
56 2023-06-16 39 TAHUN 2023 MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL
57 2023-07-20 47 TAHUN 2023 STRATEGI KEAMANAN SIBER NASIONAL DAN MANAJEMEN KRISIS SIBER

Peraturan Menteri Dalam Negeri

No Tanggal Nomor Nama
1 2016-07-11 46 TAHUN 2016 NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG LAPORAN KEPALA DESA
2 2023-08-11 Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD)
3 2023-08-11 Permendagri No. 19 Tahun 2011 Pengintegrasian POSYANDU
4 2023-08-14 Permendagri No. 46 tahun 2016 tentang laporan Kepala Desa Ringkasan Permendagri No. 46 tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
5 2023-08-14 Permendagri No. 19 TH 2011 Ringkasan Permendagri No. 19 th 2011 tentang Pengintegrasian POSYANDU
6 2023-08-14 No. 18 Th 2018 tentang LKD dan LAD Ringkasan Permendagri No. 18 Th 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
7 2016-06-30 44 TAHUN 2016 KEWENANGAN DESA
8 2007-05-22 25 TAHUN 2007 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
9 2007-03-28 19 TAHUN 2007 PELATIHAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN
10 2007-09-24 52 TAHUN 2007 PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
11 2010-06-25 39 TAHUN 2010 BADAN USAHA MILIK DESA
12 2011-12-28 67 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANGPEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
13 2016-06-30 45 TAHUN 2016 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
14 2017-01-03 2 TAHUN 2017 STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA
15 2007-03-12 12 TAHUN 2007 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN
16 2017-06-21 42 TAHUN 2017 PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
17 2016-12-30 110 TAHUN 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
18 2015-12-30 81 TAHUN 2015 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
19 2017-08-02 67 TAHUN 2017 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
20 2017-08-02 66 TAHUN 2017 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
21 2017-08-02 65 TAHUN 2017 PEMILIHAN KEPALA DESA
22 2017-01-03 1 TAHUN 2017 PENATAAN DESA
23 2018-04-11 20 TAHUN 2018 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
24 2014-12-31 111 TAHUN 2014 PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA
25 2016-07-11 47 TAHUN 2016 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
26 2016-07-11 47 TAHUN 2016 LAMPIRAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
27 2017-10-18 96 TAHUN 2017 TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA
28 2014-12-31 114 TAHUN 2014 PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA
29 2016-06-30 44 TAHUN 2016 KEWENANGAN DESA
30 2007-02-20 7 TAHUN 2007 KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM)
31 2012-01-20 13 TAHUN 2012 MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN
32 2012-02-03 20 TAHUN 2012 PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
33 2012-05-20 40 TAHUN 2012 PEDOMAN PENYUSUNAN PROYEKSI PENDUDUK DI DAERAH
34 2012-10-25 70 TAHUN 2012 KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2013
35 2013-12-27 88 TAHUN 2013 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
36 2014-10-31 112 TAHUN 2014 PEMILIHAN KEPALA DESA
37 2015-12-29 80 TAHUN 2015 PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
38 2016-01-05 82 TAHUN 2015 PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN KADES
39 2016-12-31 83 TAHUN 2015 PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
40 2016-10-26 93 TAHUN 2016 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA
41 2017-07-21 57 TAHUN 2017 PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
42 2017-09-04 74 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
43 2017-09-18 86 TAHUN 2017 TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJPD
44 2017-12-29 141 TAHUN 2017 PENEGASAN BATAS DAERAH
45 2018-03-19 9 TAHUN 2018 REVIEU ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
46 2018-10-25 34 TAHUN 2018 PENCABUTAN PERMENDAGRI BIDANG PEMDES TAHAP II
47 2018-10-16 100 TAHUN 2018 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
48 2018-12-17 120 TAHUN 2018 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
49 2017-12-27 135 TAHUN 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
50 2019-01-08 4 TAHUN 2019 TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH
51 2023-06-21 34 TAHUN 2019 PENEMPATAN TUGAS LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
52 2019-07-09 45 TAHUN 2019 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
53 2019-09-25 70 TAHUN 2019 SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
54 2020-03-14 20 TAHUN 2020 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
55 2020-05-12 26 TAHUN 2020 PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT
56 2020-05-19 36 TAHUN 2020 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
57 2020-07-16 53 TAHUN 2020 TATA KERJA DAN PENYELARASAN KERJA SERTA PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI DAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA
58 2020-08-06 67 TAHUN 2020 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024
59 2020-11-25 72 TAHUN 2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2014 TENTANG PILKADES
60 2020-12-30 77 TAHUN 2020 PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
61 2021-03-23 13 TAHUN 2021 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
62 2021-12-13 58 TAHUN 2021 KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, DAN PULAU
63 2022-06-03 81 TAHUN 2022 PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
64 2022-11-22 87 TAHUN 2022 PERCEPATAN LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN DI DAERAH TAHUN 2022-2024
65 2022-11-28 88 TAHUN 2022 PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2023
66 2022-12-27 137 TAHUN 2022 ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
67 2024-01-05 Nomor 66 tahun 2017 Ringkasan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
68 2024-01-05 Nomor 96 Tahun 2017 Ringkasan Tatacara Kerjasama Dibidang Pemerintah Desa
69 2024-01-05 Nomor 45 Tahun 2016 RINGKASAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
70 2024-01-08 18 Tahun 2018 RINGKASAN Tentang Lembaba Kemasyarakatan Desa-Lembaga Adat Desa
71 2024-01-08 112 Tahun 2014 RINGKASAN Tentang Pemilihan Kepala Desa
72 2024-01-08 19 tahun 2011 RINGKASAN Pengintegrasian Pos Pelayanan Terpadu
73 2024-01-08 No. 110 Tahun 2016 RINGKASAN Tentang Badan Permusyawatan Desa (BPD)
74 2024-01-08 Permendagri No. 1 Tahun 2013 RINGKASAN Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluargan (PKK)
75 2024-01-08 Permendagri No. 2 Tahun 2017 RINGKASAN Permendagri No. 2 tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa

Peraturan Menteri Desa

No Tanggal Nomor Nama
1 2015-01-28 1 TAHUN 2015 PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
2 2015-01-28 3 TAHUN 2015 PENDAMPINGAN DESA
3 2015-02-13 4 TAHUN 2015 PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
4 2016-03-03 5 TAHUN 2016 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
5 2016-05-24 9 TAHUN 2016 PELATIHAN MASYARAKAT
6 2016-06-08 10 TAHUN 2016 PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
7 2016-02-24 2 TAHUN 2016 INDEK DESA MEMBANGUN (IDM)
8 2016-11-17 24 TAHUN 2016 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
9 2017-12-19 23 TAHUN 2017 PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA
10 2017-09-08 83 TAHUN 2017 PENETAPAN PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA
11 2019-10-08 16 TAHUN 2019 MUSYAWARAH DESA
12 2019-09-05 12 TAHUN 2019 PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS
13 2019-12-30 22 TAHUN 2019 PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
14 2020-12-21 21 TAHUN 2020 PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
15 2020-08-11 11 TAHUN 2020 INDIKATOR PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL
16 2020-05-20 5 TAHUN 2020 PEMBINAAN DAERAH TERTINGGAL TERENTASKAN
17 2021-03-31 3 TAHUN 2021 PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PEMERINGKATAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
18 2021-12-31 22 TAHUN 2021 ADVOKASI HUKUM
19 2021-11-03 15 TAHUN 2021 DANA BERGULIR EKS PNPM BADAN USAHA MILIK DESA
20 2021-09-24 8 TAHUN 2021 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
21 2021-12-14 20 TAHUN 2021 SATU DATA BIDANG DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRAS
22 2021-12-30 25 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERMENDES NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENDES
23 2022-09-13 8 TAHUN 2022 PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2023
24 2022-07-11 82 TAHUN 2022 PEDOMAN KETAHANAN PANGAN DI DESA
25 2023-10-27 7 TAHUN 2023 RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
26 2023-01-03 7 TAHUN 2023 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Peraturan Menteri Keuangan

No Tanggal Nomor Nama
1 2014-12-24 241/PMK.07/2014 PELAKSANAAN ,PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
2 2023-05-10 53 TAHUN 2023 PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN ASET DALAM PENGUASAAN DI IBU KOTA NUSANTARA
3 2023-03-29 15 TAHUN 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023
4 2023-03-29 15 TAHUN 2023 PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023
5 2023-03-13 23 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 128/PMK.02/2016 TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFMT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
6 2023-04-12 21 TAHUN 2023 HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
7 2022-12-27 210/PMK.05/2022 TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
8 2022-07-20 118 /PMK.07 /2022 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
9 2022-12-06 181/PMK.05/2022 TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM
10 2022-07-08 112/PMK.03/2022 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK
11 2022-03-30 59/PMK.03 /2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 231/PMK.03/2019 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
12 2022-08-26 128/PMK.07 /2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 190/PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
13 2021-11-19 162/PMK.07 /2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUSDI
14 2021-11-18 160/PMK.07 /2021 PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH
15 2021-07-19 94/PMK.07 /2021 PERUBAHAN PMK NO 17 TAHUN 2021 TENTANG TRANSFER KE DAERAH DAN DD TAHUN 2021
16 2021-06-23 69/PMK.07/2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.07 /2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
17 2021-05-04 43/PMK.07/2021 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.07 /2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MENIMBANG UNTUK PEMERINTAH DAERAH
18 2021-04-26 41/PMK. 07 /2021 TATA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA
19 2021-03-25 26/PMK.07/2021 DUKUNGAN APBN BAGI PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH
20 2020-12-30 231/PMK.07/2020 TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH, MENIMBANG LAPORAN DATA BULANAN, DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
21 2020-04-20 40/PMK.07 /2020 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 2015 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
22 2020-04-06 28/2020 PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN MENIMBANG PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
23 2020-03-23 23/PMK.03/2020 INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
24 2019-05-13 61/PMK.07/2019 PEDOMAN PENGGUNAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI
25 2018-09-24 121/PMK. 07 /2018 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.07 /2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
26 2017-12-28 225/PMK. 07 /2017 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50/PMK.07 /2017 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
27 2018-12-31 193/PMK.07/2018 PENGELOLAAN DANA DESA
28 2017-08-01 112 / PMK.07 / 20 1 7 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
29 2017-10-04 50/PMK.07/2017 PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
30 2017-04-17 54 /PMK.0 1/20 17 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANA.JEMEN ASET NEGARA
31 2016-04-28 74 /PMK.07 /2016 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
32 2015-05-04 93/PMK.07/2015 TATA CARA PENGALOKASIAN ,PENYALURAN,PENGGUNAAN,PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA
33 2023-12-27 145 TAHUN 2023 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
34 2023-12-27 146 TAHUN 2023 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Peraturan Menteri PAN & RB

No Tanggal Nomor Nama
1 2004-08-31 4 TAHUN 2004 PEDOMAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN MASY ARAKAT BAGI INSTANSI PEMERINTAH
2 2011-02-25 14 TAHUN 2011 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE MANAGEMEN
3 2017-04-22 13 TAHUN 2017 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
4 2020-06-22 46 TAHUN 2020 ROAD MAP SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL TAHUN 2020-2024
5 2021-12-31 90 TAHUN 2021 PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH
6 2021-12-31 89 TAHUN 2021 PENJENJANGAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
7 2022-10-11 45 TAHUN 2022 JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
8 2022-06-08 27 TAHUN 2022 STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP
9 2023-10-06 17 TAHUN 2023 JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIK
10 2023-09-12 14 TAHUN 2023 PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
11 2023-07-07 7 TAHUN 2023 KENAIKAN GAJI BERKALA DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
12 2023-03-30 6 TAHUN 2023 PEMBERIAN PERLINDUNGAN BERUPA MANFAAT JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS PADA INSTANSI PEMERINTAH
13 2023-03-01 3 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Peraturan LKPP

No Tanggal Nomor Nama
1 2013-11-14 13 TAHUN 2013 PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
2 2015-10-08 22 TAHUN 2015 PERUBAHAN PERATURAN KEPALA LKPP NO.13 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA
3 2018-06-08 8 TAHUN 2018 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
4 2018-06-08 9 TAHUN 2018 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA
5 2018-06-08 16 TAHUN 2018 AGEN PENGADAAN
6 2018-06-08 17 TAHUN 2018 SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
7 2018-06-08 19 TAHUN 2018 PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
8 2019-07-29 6 TAHUN 2019 SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
9 2019-11-12 12 TAHUN 2019 PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
10 2019-11-25 13 TAHUN 2019 PEDOMAN KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
11 2019-11-25 14 TAHUN 2019 PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
12 2020-01-08 1 TAHUN 2020 PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
13 2020-04-29 4 TAHUN 2020 PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
14 2021-03-18 2 TAHUN 2021 PEDOMAN PENYELENGGARAAN SAYEMBARA/KONTES
15 2021-05-04 3 TAHUN 2021 PEDOMAN SWAKELOLA
16 2021-05-04 5 TAHUN 2021 PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
17 2021-05-04 8 TAHUN 2021 TATA CARA PEMILIHAN PANEL BADAN USAHA DAN PEMILIHAN BADAN USAHA PELAKSANA PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL
18 2021-05-04 9 TAHUN 2021 TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
19 2021-05-07 11 TAHUN 2021 PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
20 2022-02-08 1 TAHUN 2022 PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INTERNASIONAL
21 2022-05-18 5 TAHUN 2022 PEDOMAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGADAAN BARANG/JASA YANG LAINNYA DENGAN KEKHUSUSAN DALAM RANGKA KEGIATAN PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA, SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
22 2022-07-20 6 TAHUN 2022 SISTEM PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
23 2022-08-30 7 TAHUN 2022 BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
24 2022-10-26 8 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN RENCANA AKSI PEMENUHAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
25 2023-01-03 1 TAHUN 2023 TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA MELALUI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA
26 2023-01-26 2 TAHUN 2023 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
27 2023-11-23 3 TAHUN 2023 KAMUS KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
28 2023-08-30 4 TAHUN 2023 PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2020-2024
29 2023-09-05 5 TAHUN 2023 KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Peraturan Gubernur

No Tanggal Nomor Nama
1 2006-04-11 43 TAHUN 2006 PEMBERDAYAAN BADAN PENGAWASAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2 2012-01-02 2 TAHUN 2012 PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KEPULAUAN RIAU
3 2015-08-07 53 TAHUN 2015 PERGUB KALBAR TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALBAR
4 2016-09-23 2 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH LAMPUNG TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
5 2017-11-10 73 TAHUN 2017 PERGUB JATIM PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG
6 2017-02-13 08 TAHUN 2017 PERGUB JABAR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS! JAWA BARAT
7 2019-03-06 8 TAHUN 2019 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
8 2019-03-18 7 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
9 2020-03-30 10 TAHUN 2020 PERGUB KALTIM TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
10 2020-12-02 42 TAHUN 2020 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMRINTAH PAPUA BARAT
11 2021-05-06 59 TAHUN 2021 PERGUB KALBAR TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PMD KALBAR
12 2021-12-30 94 TAHUN 2021 PERGUB JATIM TENTANG KEDUDUKAN,SUSUNAN ORGANISASI ,TUGAS DAN FUNGSI TATA KERJA DINAS PMD JATIM
13 2021-11-29 61 TAHUN 2021 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 42 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
14 2021-05-25 22 TAHUN 2021 PERGUB SULAWESI SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
15 2021-04-23 18 TAHUN 2021 PERATURAIT GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PROGRAM DESA BERJAYA
16 2021-09-21 41 TAHUN 2021 STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2022
17 2022-01-14 1 TAHUN 2022 PERGUB JATENG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
18 2022-03-07 15 TAHUN 2022 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
19 2022-05-31 20 TAHUN 2022 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKART TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DESA PRENEUR
20 2022-10-05 55 TAHUN 2022 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ADAT DI BALI
21 2023-10-30 1 TAHUN 2023 SURAT KEPUTUSAN SEKDA NTT TENTANG PEMBENTUKAN SEKERTARIAT BERSAMA PELAKSANA P3PD PROVINSI NTT TAHUN 2023
22 2023-03-09 14 TAHUN 2023 RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024-2026
23 2023-04-14 20 TAHUN 2023 PERGUB BALI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN, MEKANISME, DAN PENDIRIAN BAGA UTSAHA PADRUWEN DESA ADAT
24 2023-08-01 1040 TAHUN 2023 SK GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA P3PD DI PROVINSI KALBAR
25 2023-12-12 1621 TAHUN 2023 SK GUBERNUR ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA P3PD DI PROVINSI ACEH
26 2023-10-16 395 TAHUN 2023 SK GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN SEKERTARIAT BERSAMA P3PD DI PROVINSI GORONTALO
27 2023-09-14 477 TAHUN 2023 SK GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PELAKSANA P3PD
28 2023-11-30 400 TAHUN 2023 SK GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PELAKSANA P3PD TAHUN 2023-2024
29 2023-11-30 400 TAHUN 2023 SK GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PELAKSANA P3PD TAHUN 2023-2024

Peraturan Daerah

No Tanggal Nomor Nama
1 2007-06-11 4 TAHUN 2007 PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
2 2007-06-04 4 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL T E N T A N G PEDOMAN PEMBENTUKANDAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
3 2007-06-15 3 TAHUN 2007 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR T E N T A N G BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
4 2006-12-30 14 TAHUN 2006 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA
5 2010-11-10 6 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
6 2011-02-01 3 TAHUN 2011 PERDA BANGGAI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
7 2014-12-31 10 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENATAAN DESA
8 2014-12-31 11 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
9 2014-12-31 9 TAHUN 2014 PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
10 2015-07-08 7 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
11 2015-12-31 5 TAHUN 2015 PERDA GOWA TENTANG BPD
12 2015-12-07 7 TAHUN 2015 PERDA JEMBER TENTANG DESA
13 2023-12-12 6 TAHUN 2015 PERDA BOGOR TENTANG DESA
14 2015-01-09 4 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG KEUANGAN DESA
15 2015-01-09 3 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERANGKAT DESA
16 2015-01-09 2 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
17 2015-12-09 1 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
18 2015-12-21 6 TAHUN 2015 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
19 2016-10-12 18 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
20 2016-05-02 19 TAHUN 2016 PERDA LUWU UTARA TENTANG PEMERINTAHAN DESA
21 2016-04-15 3 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA
22 2016-10-26 9 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
23 2016-09-23 2 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
24 2018-10-22 12 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
25 2018-12-30 13 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
26 2019-03-12 4 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG DESA
27 2019-04-12 1 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBANGUNAN DESA
28 2020-01-22 1 TAHUN 2020 PERDA SUMENEP TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
29 2020-04-22 3 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
30 2020-02-12 1 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
31 2020-07-17 6 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
32 2021-02-22 1 TAHUN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PERANGKAT DESA
33 2023-03-16 1 TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA
34 2016-08-29 18 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN DESA
35 2016-09-29 8 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
36 2017-12-11 4 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
37 2017-03-24 2 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
38 2017-04-17 02 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH BENGKULU TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
39 2017-11-27 16 TAHUN 2017 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
40 2018-09-24 12 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
41 2018-05-02 2 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
42 2022-08-08 3 TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
43 2021-08-05 5 TAHUN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
44 2022-03-18 2 TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN KEPALA DESA ADAT
45 2019-04-29 3 TAHUN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / KELURAHAN DAN LEMBAGA ADAT DESA
46 2023-04-18 3 TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
47 2019-05-21 3 TAHUN 2019 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
48 2020-02-12 1 TAHUN 2020 PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Peraturan Bupati

No Tanggal Nomor Nama
1 2006-11-14 34 TAHUN 2006 PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG TATA TERTIB BPD
2 2011-09-27 962 TAHUN 2011 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
3 2023-12-22 40 TAHUN 2011 22 DESEMBER 2011
4 2012-08-06 38 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
5 2012-08-06 38 TAHUN 2012 PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
6 2013-02-21 22 TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PEMBENTUI{AN BADAN KER*IASAMA ANTAR DESA KABUPATEN BURU
7 2014-12-31 40 TAHUN 2014 PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
8 2015-02-23 14 TAHUN 2015 PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
9 2015-04-13 18 TAHUN 2015 PERATURAN BUPATI SUMBAWA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DIDESA
10 2015-04-29 9 TAHUN 2015 PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
11 2015-05-20 17 TAHUN 2015 PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
12 2016-06-15 17 TAHUN 2016 PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
13 2016-11-28 54 tahun 2016 PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
14 2016-03-24 12 TAHUN 2016 PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG
15 2017-01-09 7 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI PASURUAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
16 2017-09-27 37 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI DESA
17 2017-10-16 91 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG LAPORAN KEPALA DESA
18 2017-09-05 44 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
19 2017-12-29 74 TAHUN 2017 PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PETUNJUK TATA CARA PENGISIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
20 2018-12-31 98 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATIPROBOLINGGO NOMOR : 98 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
21 2018-03-01 21 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA
22 2018-03-29 23 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG IZIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCALONKAN DIRI MENJADI KEPALA DESA ATAU MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI PERANGKAT DESA
23 2018-06-05 29 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)
24 2018-08-06 61 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH
25 2018-06-08 32 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG SISTEM INFORMASI DESA SARANA MEWUJUDKAN DESA AKTIF DAN SEJAHTERA DAN SISTEM INFORMASI KABUPATEN GUNA MEWUJUDKAN MASYARAKAT GUNUNGKIDUL SEJAHTERA
26 2018-12-06 7 TAHUN 2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
27 2018-10-05 104 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
28 2018-10-15 52 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
29 2018-09-27 18 TAHUN 2018 PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
30 2019-12-10 70 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA
31 2019-08-06 29 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG SISTEM INFORMASI DESA
32 2023-12-28 54 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI SRAGEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
33 2019-07-23 25 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
34 2019-03-19 15 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA
35 2019-03-19 77 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DIKABUPATEN BREBES
36 2019-03-22 11 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN CIAMIS
37 2019-04-08 48 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DESA KABUPATEN BANTUL
38 2019-05-06 19 TAHUN 2019 PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
39 2020-12-30 75 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
40 2020-01-02 1 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI KARIMUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
41 2020-03-24 18 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KEPULAUAN ANAMBAS
42 2020-10-26 108 TAHUN 2020 PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
43 2020-12-30 73 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG TENTANG LKD DAN LAD
44 2020-09-15 66 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 66 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
45 2020-12-30 75 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS
46 2020-01-02 1 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI KARIMUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMU
47 2020-12-30 93 TAHUN 2020 PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
48 2021-12-30 162 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA
49 2021-11-08 53 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
50 2021-12-01 78 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI LUMAJANG TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
51 2021-02-17 13 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI DELI SERDANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NO.3 TAHUN 2019
52 2021-06-22 23 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENEGASAN BATAS DESA
53 2021-05-18 65 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
54 2021-12-31 51 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
55 2021-07-26 3 TAHUN 2021 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
56 2021-11-26 74 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
57 2021-03-30 5 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN
58 2021-01-20 7 TAHUN 2021 BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
59 2021-01-20 7 TAHUN 2021 BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
60 2022-04-13 322 TAHUN 2022 KEPUTUSAN BUPATI BIREUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUN TAHUN 2022
61 2022-12-28 28 TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR BIAYA UMUM
62 2022-06-17 188.45 TAHUN 2022 KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU TENTANG BESARAN STANDAR BIAYA UMUM
63 2023-07-12 910 TAHUN 2022 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG STANDAR HARGA TAHUN ANGGARAN 2023
64 2023-06-16 20 TAHUN 2023 PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERBUP NATUNA NO. 74 TAHUN 2022 TENTANG JENIS STANDAR BIAYA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023
65 2023-07-03 20 TAHUN 2023 PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG STANDAR HARGA SATUAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024
66 2023-06-13 35 TAHUN 2023 PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA
67 2023-08-08 910 TAHUN 2023 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMKAB KATINGAN
68 2022-12-28 62 TAHUN 2022 PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PERJALANAN DINAS
69 2023-11-06 42 TAHUN 2023 PERATURAN BUPATI BULELENG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS
70 2023-11-14 57 TAHUN 2023 PERATURAN BUPATI GIANYAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBUP NO 80 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMDA
71 2021-01-04 2 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PERJALANAN DINAS
72 2022-10-12 36 TAHUN 2022 PERATURAN BUPATI KARANGASEM TENTANG PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
73 2021-10-01 62 TAHUN 2021 PERATURAI\ BUPATI KLUNGKUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2O2I TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
74 2021-02-11 11 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT TENTANG TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
75 2017-12-20 38 tahun 2017 PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA

Peraturan Desa

No Tanggal Nomor Nama

logo